“Kami menyadari bahwa ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh layanan JNT Express. Oleh karena itu, kami siap menindaklanjuti pengaduan yang masuk, asalkan disertai dengan bukti-bukti yang kuat,” ujar Kukuh saat ditemui di kantornya, Senin (12/08/2024).
Kukuh menjelaskan bahwa masyarakat yang mengalami kerugian dapat mengajukan pengaduan secara resmi kepada Pemerintah Daerah. Pengaduan ini harus disertai dengan dokumen dan bukti yang jelas agar dapat diproses lebih lanjut.
“Masyarakat yang dirugikan melakukan pengaduan ke Pemerintah Daerah dengan bukti-bukti. Jika indikasi benar dirugikan, tim kami akan mengambil langkah agar ini tidak terjadi lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kukuh menegaskan bahwa untuk pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti yang terjadi pada JNT Express, masyarakat dianjurkan untuk melapor ke Ombudsman.
“Kalau untuk pelayanan biasanya ke Ombudsman. Kalau di pemerintahan itu ada di PPID,” tambahnya.
Dia juga menekankan bahwa jika pengaduan tersebut mengandung indikasi pelanggaran hukum, maka Aparat Penegak Hukum (APH) dapat dilibatkan.
“Jika ada indikasi pidana, bisa dilakukan pengaduan ke APH,” tegasnya.
Kukuh berharap dengan adanya saluran pengaduan yang jelas, masyarakat Sumenep dapat lebih proaktif dalam melaporkan berbagai permasalahan terkait pelayanan usaha di wilayah mereka.
Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk memastikan bahwa semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius demi melindungi hak-hak konsumen.
“Ini menjadi dasar bagi kami untuk bertindak. Kami tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan tanpa ada tindak lanjut. Jika laporan masuk dan terbukti benar, kami akan mengambil langkah tegas,” pungkas Kukuh.
Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah, diharapkan layanan JNT Express dan perusahaan sejenisnya di Sumenep dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan mereka, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan.