Namun, jalan yang dilalui KPK tidak selalu mulus. Revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang menempatkan lembaga ini di bawah pengawasan Dewan Pengawas yang ditunjuk pemerintah, dianggap sebagian pihak sebagai langkah yang melemahkan independensinya.
Di tengah tekanan ini, KPK berserta kelompok-kelompok masyarakat dan aktivis anti korupsi terus berupaya menjaga integritas dan keberlanjutan misinya.
Meski tantangan terus menghadang, kiprah KPK tetap menjadi tonggak penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dukungan masyarakat dan komitmen politik yang kuat menjadi modal utama untuk memastikan KPK tetap berdiri kokoh sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perjalanan KPK ini adalah refleksi dari perjuangan bangsa melawan salah satu musuh terbesar pembangunannya, yaitu korupsi.
Harapan publik tetap menyala agar lembaga ini tidak hanya mampu menindak, tetapi juga mencegah korupsi, menciptakan Indonesia yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Dengan semangat ini, KPK RI diharapkan mampu terus menjaga integritasnya sebagai penjaga moral bangsa di tengah badai tantangan yang ada.
