Belanja negara triwulan I-2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu APBN. Realisasi belanja melonjak tajam pada Maret sebesar Rp272,2 triliun, dibandingkan realisasi hingga Februari sebesar Rp348,1 triliun.
Peran APBN sebagai peredam gejolak ekonomi (shock absorber) berjalan optimal. Pembayaran THR, subsidi energi, dan perlindungan sosial seperti PKH, sembako, dan JKN menjaga daya beli masyarakat.
“Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi,” imbuh Menkeu. Pemerintah optimistis kondisi fiskal mendukung ketahanan ekonomi.
KSSK terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Keempat lembaga ini terus memperkuat koordinasi dan komitmen menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
KSSK juga melanjutkan penyusunan regulasi pelaksanaan Undang-Undang P2SK. Regulasi ini penting untuk memperkuat ketahanan dan integritas sektor keuangan nasional.
“KSSK juga terus terlibat aktif di dalam penyusunan berbagai kebijakan dan langkah langkah antisipasi dengan melibatkan berbagai komunikasi stakeholders termasuk berkoordinasi dengan negara negara lain untuk mengatasi volatilitas pasar keuangan domestik maupun imbas dari dinamika pasar regional dan global sebagai dampak dari tereskalasinya perang dagang,” tutup Menkeu.