“Kami masyarakat pulau Kangean dibiarkan selama bertahun-tahun menggunakan akses jalan yang bahkan hewan saja enggan melewatinya. Ini bentuk kelalaian Pemkab Sumenep khususnya Bupati dalam menunaikan tanggungjawabnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 UU Nomor 22 Tahun 2009. Dampaknya sangat merugikan masyarakat bahwa seringkali mengakibatkan kecelakaan karena jalan yang rusak itu tetap dilewati sebab tidak ada pilihan lain,” ungkap Kirwan.
Lebih lanjut, bersama Syafril Huda, Kirwan menegaskan bahwa apabila surat notifikasi itu tidak direspon dalam bentuk implimentasi perbaikan jalan oleh Pemerintah Sumenep, pihaknya tidak segan-segan akan memperkarakan melalui jalur hukum.
“Kami masyarakat kepulauan Kangean, melalui surat notifikasi ini, secara tegas dan penuh tanggungjawab akan menempuh jalur hukum, apabila Bupati Sumenep, selaku yang berwenang melakukan perbaikan, tidak menunjukkan itikad baik dalam waktu empat belas hari sejak surat kami kirimkan. Hal ini semata-mata agar masyarakat mendapatkan keadilan, kami juga mengingatkan bahwa Pulau Kangean secara umum merupakan bagian dari Kabupaten Sumenep, yang selayaknya diperlakukan dengan baik dan diberikan akses jalan yang mumpuni. Jangan kami dianggap sebelah mata,” tegasnya.
