Kebenaran kebebasan dalam sistem noken menjadi subjek perdebatan yang signifikan. Walaupun secara formal warga memiliki hak untuk menyatakan preferensi politik mereka, realitas tekanan sosial dan politik di dalam masyarakat Papua dapat menghambat kebebasan tersebut.
Faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi, hierarki sosial, dan pengaruh kuat pemimpin adat dapat membuat individu merasa terpaksa untuk memilih sesuai dengan harapan kelompok atau pemimpin mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan muncul tentang seberapa jauh proses pemilihan umum dalam sistem noken benar-benar mencerminkan kehendak serta kepentingan asli dari setiap pemilih.
Kritik terhadap sistem noken semakin terdengar karena potensi adanya pembatasan terhadap kebebasan individu dalam mengekspresikan pendapat politik mereka. Meskipun ada upaya untuk memelihara budaya dan tradisi lokal, penekanan yang terlalu kuat pada struktur hierarkis dan otoritarian dalam sistem noken dapat memicu ketidakadilan politik.
Seiring dengan itu, pemilih yang mungkin memiliki pandangan berbeda atau kritis terhadap pemimpin adat atau kebijakan lokal mungkin merasa terdorong untuk menahan diri atau bahkan menerima tekanan untuk memilih sesuai dengan norma sosial yang ada.
Dalam menyikapi permasalahan ini, perlunya dilakukan evaluasi mendalam terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem noken. Reformasi yang lebih substansial mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak politik dan kebebasan individu dihormati sepenuhnya.
