Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sehari sebelumnya lewat cuitannya di twiter mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang KLB Demokrat, Sabtu, (6/3/2021).
Madurapers
Berita Terbaru
Puisi-Puisi Sudi Purnama
“Bukan usia atau tulisan yang paling akhir mencintai kata-kata”
Jalan Penghubung Bringkoneng – Kedundung Rusak Parah, Warga Tanam Pohon Pisang
Akibat Intensitas hujan deras, jalan poros kabupaten yang berlokasi di Dusun Sumber Nangah, Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates yang merupakan jalan penghubung Bringkoneng – Kedundung rusak parah hingga membuat masyarakat dan pengendara resah.
Kronologi Dugaan Pembunuhan Misterius di Arosbaya, Begini Menurut Kasat Reskrim Polres Bangkalan
Telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Wilkum Polsek Arosbaya, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pada hari kamis, 4 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 wib, depan Indomart utara Pasar kecamatan Arosabaya.
Dirasa Tebang Pilih dalam Penerapan Prokes Covid-19, PMB Gelar Dialog Publik
Pemuda yang tergabung dalam Pemuda Madura Bersatu (PMB) menggelar acara Diskusi Publik dengan tema, “Penerapan Peraturan Protokol Kesehatan; Antara Maslahah atau Masalah?”, di Aula PKP RI Bangkalan
Diduga PIP Bangkalan Masih Semrawut, Dinas Pendidikan Mengaku Tidak Memegang Data Siswa Penerima
Data Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di Bangkalan Belum ada kejelasan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan hingga saat ini tidak mempunyai data penerima manfaat PIP mulai dari tahun 2018-2020.
Anggaran Kesehatan Pemerintah Pusat Meningkat Tajam pada Tahun 2021
Pasca pandemi Covid-19, anggaran pemerintah pusat banyak tersedot untuk penanganan Covid-19. Pada APBN TA (Tahun Anggaran) 2021 pemerintah pusat menganggarkan untuk kesehatan sebesar Rp111,7 triliun. Anggaran ini menurut perhitungan Tim Redaksi Madurapers.com meningkat sebesar Rp50,6 triliun atau 82,8% dari anggaran belanja pemerintah pusat TA 2020 yang mencapai Rp61,1 triliun
Merasa tidak Serius Dibela, Korban Pelecehan Seksual di Kelampis Lakukan Audiensi ke Kejaksaan Negeri Bangkalan
Pemuda Madura Bersatu (PMB) melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Bangkalan, hal ini merupakan buntut dari keresahan korban dugaan tindak pelecehan seksual (NS) yang merasa tidak benar-benar didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum
Membaca Madura dalam Dua Tahun Terakhir
Pasca pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 (perubahannya UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014) dan peresmian Jembatan Suramadu melalui Keppres No. 79/2003 seharusnya Madura semakin maju. Dalam kerangka perspektif modernisasi, desentralisasi fiskal/politik dan lancarnya distribusi barang-jasa keluar-masuk Madura berpengaruh positif terhadap peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Madura. Namun, fakta terkini di Madura memperlihatkan kondisi sebaliknya.
Pemkab Bangkalan Hentikan KBM Tatap Muka Secara Universal, Sampai Saat Ini Belum Ada Kejelasan
sekolah di wilayah hijau dan kuning dapat melaksanakan KBM tatap muka langsung dengan syarat
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.