Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pesantren di wilayah lain, khususnya luar Jawa, akan mengalami kendala serupa.
Untuk menyukseskan program ini, meminta pemerintah membangun dapur umum di madrasah dan pesantren yang memiliki ribuan siswa.
Dengan langkah ini, sumber daya internal institusi pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung implementasi program MBG.
Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan surat edaran terkait panduan pelaksanaan MBG di pesantren pada akhir tahun 2024 kemarin.
Panduan ini mengaitkan makan bergizi dengan pembentukan karakter santri, yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan teknis pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah.
Koordinasi intensif antarinstansi, lanjut HNW, juga dinilai krusial untuk kelancaran program ini. MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, melalui tiga skema penyaluran.
Skema ini meliputi pembentukan dapur sendiri, pengelolaan oleh instansi pemerintah lain, atau pengelolaan oleh pihak non pemerintah atau pihak swasta.
Pemerintah diingatkan HNW untuk melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pengurus sekolah, UMKM, dan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan MBG.
Dengan pendekatan ini, program diharapkan memberikan efek ekonomi yang luas sekaligus mempersiapkan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
