Ilmuwan politik seperti Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter (1986) memperkenalkan konsep rezim semi otoriter. O’Donnell dan Schmitter ketika menggambarkan rezim semi otoriter sebagai negara-negara yang berada di antara demokrasi dan otoritarianisme, di mana terdapat kompetisi politik yang terbatas dan kontrol otoriter yang signifikan.
Rezim politik otoriter ditandai dengan kontrol kuat pemerintah atas kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam negara otoriter, kebebasan sipil dan hak asasi manusia sering kali diabaikan, dan oposisi politik ditindas.
Teori politik tentang otoritarianisme menyoroti penggunaan represi dan kontrol pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Ilmuwan seperti Juan J. Linz telah menyelidiki karakteristik rezim otoriter, termasuk dominasi partai tunggal, manipulasi pemilihan, dan penindasan terhadap oposisi politik.
Totaliter adalah bentuk rezim politik yang paling otoriter dan represif di mana pemerintah memiliki kendali mutlak atas semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam negara totaliter, kebebasan individu dihancurkan, dan propaganda serta kekerasan digunakan untuk mengendalikan massa.
Teori politik tentang totaliterisme telah dikembangkan oleh ilmuwan seperti Hannah Arendt (1951) dan Carl Friedrich (1967). Arendt dan Friedrich menekankan dominasi absolut pemerintah atas individu, penindasan oposisi politik, dan penggunaan propaganda untuk memanipulasi opini publik.
Dalam konteks perbedaan antara rezim politik, penting untuk memahami bahwa tidak semua negara masuk ke dalam kategori yang jelas. Beberapa negara mungkin memiliki campuran elemen-elemen dari berbagai jenis rezim, dan analisis politik yang cermat diperlukan untuk memahami dinamikanya secara lebih baik.