Bangkalan – Dalam politik, ada berbagai jenis rezim yang menggambarkan cara sebuah negara diatur dan kekuasaan didistribusikan. Beberapa dari rezim politik tersebut mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, sementara yang lain lebih otoriter. Lalu, apa perbedaan antara rezim politik demokrasi, pseudo demokrasi, semi otoriter, otoriter, dan totaliter?
Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum dan partisipasi dalam proses politik. Di rezim demokratis, warga memiliki hak untuk memilih perwakilannya, bersuara dalam pembuatan keputusan politik, dan mengekspresikan pendapatnya secara bebas.
Robert Dahl (1971), seorang ilmuwan politik terkemuka, memperkenalkan demokrasi sebagai “poliarke” yang terdiri dari beberapa elemen penting, termasuk partisipasi politik, persaingan politik yang bebas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Pseudo demokrasi, atau demokrasi palsu, mengacu pada rezim politik yang meniru bentuk demokrasi tetapi sebenarnya memiliki otoritarianisme yang kuat di balik tirai. Dalam pseudo demokrasi, mungkin ada pemilihan umum, tetapi proses tersebut sering kali tidak adil dan terkendali oleh penguasa atau kelompok tertentu.
Para ilmuwan politik seperti Fareed Zakaria (1997) menjelaskan bahwa dalam pseudo demokrasi, meskipun terdapat institusi-institusi demokratis seperti pemilihan, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia, kekuasaan sebenarnya terpusat pada penguasa otoriter yang membatasi oposisi dan mengendalikan media.
