Sumenep – Warga Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, hingga kini masih menanti hadirnya aliran listrik negara dari PT PLN (Persero). Di tengah potensi besar sektor perikanan dan kelautan yang dimiliki wilayah kepulauan tersebut, keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan utama yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Pulau yang berada di jalur pelayaran nasional itu belum sepenuhnya menikmati layanan listrik negara. Kondisi tersebut membuat berbagai sektor produktif masyarakat belum berkembang secara maksimal.
Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Masalembu, Ahmad Juhairi, menjadi salah satu tokoh yang terus mengawal perjuangan listrik untuk wilayah kepulauan tersebut.
Menurutnya, listrik bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang sudah terlalu lama dinantikan warga Masalembu.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, ini adalah perjuangan kemanusiaan. Listrik adalah kebutuhan dasar. Sudah terlalu lama masyarakat Masalembu hidup dalam keterbatasan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Perjuangan menghadirkan listrik negara di Masalembu sebenarnya telah berlangsung sejak 2019. Berbagai langkah telah ditempuh, mulai dari koordinasi dengan Dinas ESDM Jawa Timur, komunikasi dengan PT PLN (Persero), hingga pembahasan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam sejumlah forum resmi.
Upaya tersebut sempat membuahkan hasil awal. Pada awal 2020, lebih dari 1.300 tiang listrik berhasil dikirim dan dipasang sebagai bagian dari pembangunan jaringan distribusi di wilayah Masalembu.
Namun hingga kini, jaringan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena belum adanya pembangkit listrik yang beroperasi.
“Lebih dari 1.300 tiang listrik sudah berdiri. Itu bukti bahwa perjuangan ini bukan wacana. Namun tanpa pembangkit, semua itu belum memberi manfaat penuh bagi masyarakat,” tegasnya.
Komitmen memperjuangkan listrik kembali ditunjukkan pada 23 Februari 2026. Saat itu, Ahmad Juhairi bersama Ketua SNNU Masalembu, Jailani, serta perwakilan nelayan mendatangi Kementerian Ketenagalistrikan untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Masalembu.
Meski jaringan distribusi telah tersedia, pembangunan pembangkit listrik masih terkendala persoalan mendasar, yakni belum tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan.
“Persoalan lahan ini menjadi kunci. Tanpa itu, percepatan pembangunan listrik di Masalembu akan terus tertunda,” ungkapnya.
Dalam mencari solusi, Juhairi juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta. Bersama masyarakat, ia mengajukan permohonan kepada PT Elnusa Tbk agar ikut berkontribusi dalam penyediaan lahan.
Dalam pertemuan yang dipimpin Manager Property Development PT Elnusa Tbk, Raditya Yudha Perwira, pihak perusahaan disebut memberikan respons positif dan membuka peluang koordinasi lanjutan bersama PLN dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Bagi warga Masalembu, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan di malam hari. Listrik dinilai menjadi fondasi penting untuk mendukung produktivitas nelayan, aktivitas pelayaran, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Ini bukan hanya soal terang di malam hari. Ini tentang masa depan masyarakat Masalembu—tentang ekonomi, perikanan, dan kehidupan yang lebih layak,” pungkasnya.
Sejumlah rapat koordinasi yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan menjadi faktor utama percepatan proyek listrik di Masalembu. Tanpa langkah konkret, harapan masyarakat untuk menikmati listrik negara dikhawatirkan kembali tertunda.