Proses Retender Pembangunan Pasar Anom Blok Sayur Tahap I Sumenep Menuai Kejanggalan

Pasar Anom Sumenep (Istimewa).

Sumenep – Sejumlah peserta tender proyek di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dibuat heran dengan kejanggalan pada proses retender atau pencarian tender ulang untuk pembangunan Pasar Anom, Sumenep, Blok Sayur Tahap I.

Awalnya, pada proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, tahun 2021 ini, tercatat tiga peserta yang masuk tahapan evaluasi penawaran, diantaranya :

1. CV. Zaim Diwan Putra, dengan harga penawaran 2,38 miliar lebih atau Rp 2.383.042.653,53.

2. CV. Lima Cahaya Putra, dengan harga penawaran 2,46 miliar lebih atau Rp 2.463.960.690,70.

3. CV. Bayu Jaya Abadi, dengan penawaran 2,73 miliar lebih atau Rp 2.735.339.310,00.

Hal tersebut dicantumkan dalam papan pengumuman di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumenep, tepatnya pada Kamis (12/08/2021) sekitar pukul 12.14 WIB.

Anehnya, proyek pembangunan Pasar Anom Sumenep, Blok Sayur, Tahap I, yang terpampang di papan pengumuman LPSE Sumenep itu, tiba-tiba terjadi perubahan jadwal lelang, pada Minggu (15/08/2021) sekitar pukul 15.00 WIB.

Bahkan, informasi tersebut juga sempat hilang dari papan pengumuman LPSE Sumenep, pada Senin (16/08/2021) sekitar pukul 08.00 WIB, hingga 14.00 WIB.

Selang delapan hari kemudian, tepatnya Senin (23/08/2021), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, mengeluarkan surat dengan nomor : 602/29536046.05/435.112.3/2021 Tentang Pengajuan Tender Ulang Paket Pembangunan Pasar Anom Baru Blok Sayur Tahap I.

BACA JUGA:  Vaksinasi Belum Capai Target, Anggota DRPD Sumenep Angkat Bicara

Proyek tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp 2.799.999.003,00 atau 2,7 miliar. Sedangkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 2.799.977.023,06.

Kejanggalan yang terjadi pada proses retender Pembangunan Pasar Anom, Blok Sayur Tahap I ini, disadari oleh salah satu peserta lelang berinisial KW (36). Pihaknya mengaku telah melakukan pendaftaran sebagaimana prosedur yang ada, namun tidak diketahui jelas alasannya tiba-tiba seluruh pendaftar yang telah lolos pada tahapan evaluasi penawaran dianggap gugur.

“Kalau persyaratan lembar dokumen pemilihan (LDP)-nya normatif, artinya sudah standard dengan LPSE yang lain. Kita nawar sesuai dengan yang ada di LDP dan model dokumen pemilihan (MDP), sudah berjalan dan sudah pembukaan harga, disitu sudah ada urutannya sendiri. Sampai ada klarifikasi pembuktian belum selesai pada hari Minggu (15/08/2021) di close, istilahnya dianggap tidak ada penyedia memenuhi kualifikasi. Jadi dianggap gugur semua,” ungkap KW, pada awak media madurapers.com, Senin (06/09/2021).

Selain itu, pihaknya juga menduga adanya persyaratan yang sangat banyak itu merupakan sebuah rekayasa permainan yang memang sudah terencana.

“Kita menduga, dengan persyaratan yang begitu banyak dan yang lulus retender hanya satu penyedia, kemungkinan telah disiapkan sebelumnya alias di setting untuk persyaratannya,” katanya.

BACA JUGA:  Laksanakan Reses II, Sami'oeddin Tekankan Pemberdayaan Masyarakat

Sebelumnya, KW mengaku telah melengkapi seluruh persyaratan yang ada. Akan tetapi kemudian ada perubahan spesifikasi dan penambahan persyaratan yang menurutnya sangat berat.

“Kalau untuk syarat yang MDP sebelumnya, belum ada klarifikasi tender ulang, karena sudah sesuai. Akhirnya dari LPSE itu mengubah spesifikasi dan menambah persyaratan dukungan yang berat,” tambahnya.

Dia menyebutkan, ada persyaratan pekerjaan workshop dan surat dukungan untuk baja (kontruksi bangunan). Artinya, dengan adanya kontruksi bangunan, harus meminta dukungan dari produsen.

“Kebutuhannya tidak sampai 10 batang. Kalau dihitung itu hanya 7 hingga 8 batang. Jadi agen distributor itu tidak bakal ngasih support keagenan atau ke distributornya. Kalau surat dukungan mungkin dikasih,” jelasnya.

“Saya heran saja, kenapa kok minta surat dukungan dari produsen sedangkan kebutuhannya cuma tidak sampai ratusan juta gitu. Rata-rata keberatan disitu,” sambungnya.

Melihat beberapa persyaratan yang dinilai sangat berat itu, pihaknya berharap ada perlakuan adil. Sebab dari beberapa persyaratan yang dimaksud, hanya akan menimbulkan pemborosan anggaran.

“Kalau saya menginginkan harus berlaku adil lah untuk pekerjaan yang seperti ini. Kalau emang ada yang menguntungkan negara dan itu bukan yang merencanakan harusnya direlakan. Ini kan seolah membuang kas negara, pemborosan namanya,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan