Bandung – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Kuartal I, menurut data DJPK Kemenkeu RI, masih tergolong rendah. Hingga 29 Maret 2025, total realisasi APBD mencapai Rp1.199,43 miliar atau hanya 3,86% dari anggaran Rp31.075,54 miliar.
Pendapatan Daerah Jabar pada periode ini baru mencapai Rp2.923,32 miliar atau 9,43% dari target Rp30.998,96 miliar. Sumber terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp1.842,42 miliar atau 9,54% dari anggaran Rp19.307,79 miliar.
Pajak Daerah menyumbang hampir seluruh PAD dengan realisasi Rp1.834,61 miliar atau 10,48% dari target Rp17.500,72 miliar. Namun, beberapa sumber PAD lainnya masih sangat minim, seperti Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang belum terealisasi sama sekali.
Sementara itu, Lain-Lain PAD yang Sah hanya mencapai Rp7,81 miliar atau 1,47% dari target Rp531,77 miliar. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.080,90 miliar atau 9,26% dari pagu Rp11.667,98 miliar juga belum optimal.
Di sisi belanja daerah, realisasi hingga akhir Kuartal I masih rendah. Belanja Pegawai mencatat realisasi terbesar, yaitu Rp714,21 miliar atau 7,84% dari target Rp9.114,14 miliar. Belanja Barang dan Jasa baru terealisasi Rp247,12 miliar atau 3,27% dari anggaran Rp7.568,81 miliar.
Belanja Modal yang digunakan untuk investasi infrastruktur masih sangat kecil, hanya Rp21,09 miliar atau 1,19% dari target Rp1.769,78 miliar. Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial bahkan belum terealisasi sama sekali.
