Sumenep – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran (TA) 2025 pada kuartal pertama masih rendah. Berdasarkan data DJPK Kemenkeu RI per 30 Maret 2025, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp400,04 miliar atau 15,42% dari anggaran Rp2.593,59 miliar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan realisasi yang lebih rendah dibandingkan total pendapatan daerah. Dari anggaran Rp318,33 miliar, realisasi PAD hanya mencapai Rp18,33 miliar atau 5,76%.
Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar PAD dengan realisasi Rp16,37 miliar atau 18,69% dari target Rp87,58 miliar. Namun, retribusi daerah masih sangat rendah dengan capaian Rp1,60 miliar atau hanya 0,78% dari anggaran Rp205,82 miliar.
Sumber PAD lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah juga belum menunjukkan kinerja optimal. Realisasi masing-masing hanya Rp0,00 miliar (0%) dan Rp0,36 miliar (3,38%).
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Dari total target Rp2.196,69 miliar, realisasinya mencapai Rp381,70 miliar atau 17,38%.
Beberapa kategori pendapatan lain seperti pendapatan hibah dan transfer antar daerah masih belum terealisasi sama sekali. Anggaran masing-masing sebesar Rp12,50 miliar dan Rp66,06 miliar masih belum terserap.
Di sisi belanja daerah, realisasi belanja daerah tercatat Rp237,04 miliar atau 8,35% dari anggaran Rp2.839,34 miliar. Angka ini menunjukkan serapan anggaran yang masih rendah.
Belanja pegawai menjadi komponen belanja terbesar dengan realisasi Rp141,65 miliar atau 11,74% dari anggaran Rp1.206,04 miliar. Belanja barang dan jasa masih jauh lebih rendah dengan realisasi Rp13,84 miliar atau 2,07% dari target Rp669,82 miliar.
