Belanja barang dan jasa memiliki realisasi lebih tinggi dibanding belanja pegawai dengan Rp364,84 miliar atau 7 persen dari target Rp5,21 triliun. Namun, belanja modal masih rendah dengan realisasi Rp191,59 miliar atau 6,63 persen dari target Rp2,88 triliun.
Belanja bantuan keuangan, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga masih menunjukkan realisasi mendekati nol. Belanja tidak terduga baru terealisasi Rp0,04 miliar atau 0,11 persen dari target Rp37 miliar.
Dari sisi pembiayaan daerah, belum ada realisasi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan Rp224,64 miliar. Begitu pula pengeluaran pembiayaan daerah, termasuk penyertaan modal daerah sebesar Rp10 miliar, masih menunjukkan nol realisasi.
Realisasi anggaran yang masih rendah ini mencerminkan tantangan dalam optimalisasi pendapatan dan belanja daerah. Penyebabnya bisa berasal dari keterlambatan administrasi, penyesuaian kebijakan, atau dinamika ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak dan transfer dana.
Strategi percepatan realisasi APBD perlu difokuskan pada optimalisasi PAD, terutama pajak daerah dan retribusi. Selain itu, efisiensi belanja serta akselerasi program pembangunan menjadi kunci untuk memastikan anggaran terserap dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
