Ratusan desa di Sampang saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades). Bukan sementara, tapi lama dan nyaman.
Para Pj Kades seolah tak punya masa kadaluarsa. Mereka menikmati kekuasaan tanpa legitimasi rakyat, tapi dengan legalitas penuh dari atas.
“Pj Kades seperti raja kecil yang tak perlu ikut Pilkades,” ujar Mamang dengan nada sarkastik. “Tak heran kalau mereka betah,” tambahnya.
Realitas ini menyingkirkan esensi demokrasi dari desa. Pemimpin tak lagi dipilih, tapi ditunjuk seperti masa kerajaan atau kolonial.
Lucunya, semua itu terjadi dengan dalih prosedur dan regulasi. Birokrasi jadi tameng sakti, bukan alat pelayanan publik.
“Kalau seperti ini terus, bisa saja lama-lama Pilkades di Sampang hanya jadi legenda,” keluh Mamang. “Anak cucu kita mungkin hanya dengar kisah Pilkades dari buku sejarah,” katanya lagi.
Dengan prestasi seperti ini, Pemkab Sampang tak perlu promosi wisata atau UMKM. Cukup promosikan rekor politik penundaan Pilkades dan keabadian Pj Kades.