Selama periode 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sangat rendah. Hal ini karena pertumbuhan ekonominya berada jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 0,77% di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 3,93%.
Bangkalan
BPK Menemukan, Rakyat Bertanya Belanja Daerah Penanganan Covid-19 di Bangkalan
Hal ini penting karena menurut dia, “BPK menemukan di Belanja Daerah APBD TA 2020 dua kasus kejanggalan penanganan Covid-19 di Bangkalan”.
Luas Pulau Madura yang Perlu Diketahui
Luas pulau ini mencapai 5.379,23 km2. kabupaten terluas adalah Kabupaten Sumenep dan tersempit Kabupaten Pamekasan. Luas wilayah Kabupaten Sumenep di Pulau Madura mencapai 2.093,57 km2 (38,92%) dan Kabupaten Pamekasan seluas 792,30 km2 (14,73%).
Kantong Kemiskinan di Jawa Timur
Wilayah yang menjadi kantong kemiskinan adalah pedesaan. Persentasenya dari jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2019 mencapai 64,76% dan tahun 2020 meningkat menjadi 61,94%. Di tingkat nasional, persentasenya tahun 2019 mencapai 14,43% dan tahun 2020 meningkat menjadi 14,77%.
Menyoal Kejanggalan Perda Kabupaten Bangkalan tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat
Kalau yang dikehendaki hanyalah sebuah legitimasi terhadap Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat, mungkin lebih efektif dengan keputusan Bupati.
Puisi-Puisi Sudi Purnama
“Bukan usia atau tulisan yang paling akhir mencintai kata-kata”
Regulasi Lemah, Pilkades Bangkalan Terancam Bermasalah
Petunjuk teknis/pedoman pelaksanaan Pilkades serentak Bangkalan tahun 2021 yang ditetapkan dalam Perbup Bangkalan 89/2020 terdapat kelemahan, Rabu (10/2/2021).
Konsekuensinya, implementasi Pilkades terancam mengalami banyak masalah, “menurut Abdul Aziz, Sekretaris Fraksi Amanat Golongan Karya, DPRD Kabupaten Bangkalan, Rabu.
Panitia Pilkades Bangkalan Perlu Dipertanyakan
Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (7) Perbup 89/2020 sebagai Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) tingkat kabupaten dan sub TFPKD tingkat kecamatan perlu dipertanyakan
Anggota Komisi C: Wakil Rakyat tidak Dibatasi Fungsi Pengawasannya terhadap APBD
Tiga fungsi Dewan yang menjadi landasan dalam setiap langkah wakil rakyat tidak pernah dibatasi oleh kebijakan bermitra, apalagi yang mengkritik atas nama fraksi di DPRD.
Cegah Corona, Anggota Dewan Bekerja Sama dengan Mahasiswa Bagi-bagi Masker Gratis
Moch Aziz (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur)
saat penyerahan maskers secara simbolis
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.