Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) melakukan audiensi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dalam audiensi ini LIPI mempertanyakan kinerja pelayanan yang dinilai buruk, sehingga perlu dievaluasi dan diperbaiki
pemerintah Kabupaten Bengkalan harus membuat sistem pembayaran BPHTB secara online untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan pada sektor ini.
Pelayanan pembuatan sertifikat tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bangkalan akhir-akhir ini banyak dikeluhkan warga Bangkalan. Bahkan, karena merasa pelayanannya dianggap kurang/tidak prima HmI (Himpunan mahasiswa Islam) Cabang Bangkalan melakukan audiensi dan aksi demonstrasi ke kantor BPN Bangkalan
HmI (Himpunan mahasiswa Islam) Cabang Bangkalan melakukan protes atas pelayanan sertifikat tanah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bangkalan. Muhammad Mukaffi, Ketua HmI Cabang Bangkalan, pada awak media Madurapers di sekretariat HmI Cabang Bangkalan, menjelaskan bahwa protes ini muncul sebab pengurusan sertifikat tanah waktunya lama sekali, 2 tahun hingga 3 tahun.
