Komisi II DPR RI bersama dengan Kemendgri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui R-PKPU (Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum) tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2024
DPR
Indonesia Dinilai Siap Laksanakan Pemilu 2024 di Tengah Ketidakpastian Global
Pemilu tahun 2024 dinilai mengkhawatirkan bagi Indonesia. Hal ini karena banyak negara yang mengalami krisis global.
Besaran BPIH 2023 Masih Menunggu Keputusan Presiden
Hingga saat ini pemerintah pusat masih belum menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023
DPR akan Menaikkan Kasus Pembakaran Al-Qur’an di Swedia ke Tingkat Bilateral Maupun Multilateral
Pasca aksi pembakaran Al-Qur’an oleh politisi Partai Sayap Kanan Rasmus Paludan di Swedia, Senin (21/3/2023), DPR RI berencana akan menaikkan masalah ini ke tingkat bilateral maupun multilateral
Pimpinan DPR Berkoordinasi Terkait Tiga Rancangan Perbawaslu
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang dipimpin oleh Ketua Komisi II
Mayoritas Tenaga Kerjanya dari Lokal, PT Ecco Indonesia Diapresiasi DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mengapresiasi PT Ecco Indonesia karena telah merekrut, bahkan mayoritas
Bentrok Antar Pekerja di PT GNI Disesalkan DPR
Bentrok antar pekerja PT GNI yang memakan korban jiwa pekerja disesalkan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Jumat (20/1/2023).
Bentrok itu terjadi antara tenaga kerja asing dan tenaga lokal, yang diawali dengan aksi unjuk rasa pekerja lokal dengan pelbagai tuntutan.
Perlu Berikan Atensi Khusus Kemenko Polhukam untuk Antisipasi Gangguan Keamanan Papua
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) diminta untuk memberikan atensi khusus guna mengantisipasi gangguan keamanan di Papua
Tidak Ada Restorative Justice bagi Kasus Pemerkosaan
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan tidak ada resrorative justice untuk kasus pemerkosaan
Pemerintah Didesak Percepat Revisi Perpres Distribusi BBM Bersubsidi
Berbagai kalangan mendesak pemerintah agar mempercepat revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Sabtu (14/1/2023).
Mulyanto, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah agar fokus pada revisi Perpres Distribusi BBM tersebut.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.