Data dari Madurapers (16/04/2024) menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2025, belanja pegawai di Bangkalan menelan lebih dari 40 persen total APBD—sekitar Rp1,81 triliun dari Rp2,66 triliun. Ketimpangan ini bukan semata persoalan teknis anggaran, tetapi mencerminkan politik anggaran yang lebih berpihak pada elite birokrasi ketimbang kepentingan publik.
Musawwir: CSR di Bangkalan Jangan Dikalahkan oleh Kepentingan Bisnis
Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi masalah serius. Musawwir, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan menyoroti secara kritis minimnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.