“Walaupun memang dirasa kurang dari biaya yang di atur dalam SKB, makan desa perlu musyawarah desa untuk menyepakati tarifnya, dalam tanda kutip harus transparan ke publik biar masyarakat tidak merasa dirugikan,” kata dia menjelaskan.
“Segara akan kami koordinasikan ke pihak BPN untuk pembuatan Perbup agar tidak terkesan mengambil wewenang sendiri oknum-oknum yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menurun dari 9.019 orang pada 2019 menjadi 6.813 orang pada 2024. Dalam lima tahun terakhir, data BPS Bangkalan mencatat, penurunan ini mencapai 2.206 orang atau sekitar 24,5% dari total ASN, Sabtu (07/06/2025).
Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019 catatan BPS Bangkalan sebesar 9.019 ASN, sementara pada 2024 hanya tersisa 6.813 ASN, Sabtu (07/06/2025).
Jumlah ASN Pemkab Bangkalan mengalami penurunan tajam dari 9.019 orang pada 2019 menjadi 6.813 orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 2.206 orang atau sebesar 24,5% selama enam tahun terakhir, Jumat (06/06/2025).
Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, Lukman Hakim-Moch. Fauzan Ja’far, dievaluasi publik setelah 100 hari menjabat. Namun, alih-alih pujian, gelombang kritik datang dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Rabu (04/06/2025).
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menolak usulan perpanjangan usia pensiun ASN hingga 70 tahun. Ia menekankan pentingnya regenerasi dalam birokrasi demi efisiensi pelayanan publik, Selasa (03/06/2025).
Rapat berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD Sampang itu membahas dan mengesahkan tentang LPJ APBD Tahun 2024 serta Raperda Kawasan Tanpa Rokok
