Serang – Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa untuk Provinsi Banten pada tahun 2025 dengan total Rp1,39 triliun. Dana ini akan disalurkan dalam tiga tahap guna memastikan efektivitas penggunaannya di setiap desa.
Tahap pertama sebesar 40 persen akan dicairkan pada April, disusul tahap kedua sebesar 40 persen pada Agustus. Sementara itu, tahap ketiga sebesar 20 persen akan dicairkan pada Oktober mendatang.
Kebijakan pencairan Dana Desa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 13 Desember 2024 sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan berbagai indikator, termasuk alokasi dasar, formula, kinerja, serta insentif bagi desa yang menerapkan kebijakan pemerintah. Selain mengurangi kemiskinan ekstrem, Dana Desa juga diharapkan dapat mempercepat digitalisasi desa di Banten.
Kabupaten Tangerang menerima alokasi terbesar dengan Rp361,70 miliar atau sekitar 26 persen dari total Dana Desa Banten. Sebagian besar alokasi ini berasal dari formula sebesar Rp163,72 miliar, yang mencerminkan jumlah desa dan kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.
Kabupaten Lebak menempati posisi kedua dengan alokasi Rp354,28 miliar atau sekitar 25 persen dari total dana. Lebak mendapatkan alokasi afirmasi terbesar, yakni Rp5,12 miliar, yang bertujuan membantu desa tertinggal dan mempercepat pembangunan.
Kabupaten Serang mendapatkan alokasi sebesar Rp347,15 miliar, atau sekitar 24,9 persen dari total Dana Desa Banten. Alokasi dasar untuk kabupaten ini mencapai Rp229,28 miliar, menunjukkan jumlah desa yang cukup besar di wilayah ini.
