Upaya ini dilakukan agar status nonprioritas dalam program Universal Health Coverage (UHC) dapat dihilangkan, sehingga masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Pemkab Pamekasan juga tengah melakukan verifikasi dan validasi data peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah peserta yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima manfaat.
“Validasi data ini sangat penting agar anggaran yang terbatas benar-benar tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail, mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan jajaran eksekutif. Ia menilai, sektor kesehatan harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami di DPRD mendukung penuh upaya eksekutif. Kesehatan masyarakat adalah kebutuhan dasar dan tidak boleh dikorbankan. Kami siap mengawal dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk terkait BPJS Kesehatan,” tegas Ismail.
Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama agar masyarakat Pamekasan tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang layak di masa mendatang.
“Tentu hal ini membutuhkan koordinasi yang aktif untuk mencari solusi. Eksekutif dan legislatif akan terus berupaya mencari jalan terbaik,” pungkasnya.