Sementara, Manager Senior Humas SKK Migas Perwakilan Cabang Nusa Indra, Zulkar Naen menyampaikan terkait dengan permintaan CSR untuk kegiatan WMO.
“Tadi sudah disampaikam bahwa dari WMO ada 12 program yang sudah dilaksanakan di tahun 2021, namun dari pihak FKPP melihat ada beberapa yang dinilai kurang tepat sasaran dan selanjutnya bisa dikordinasikan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Komis C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Suyitno menyampaikan bahwa Comporate Social Responsibility (CSR) dari PHE WMO sangat kecil manfaatnya sehingga belum dirasakan oleh masyarakat secara merata.
“Ternyata CSR ini kalau kita lihat, anggaplah di tahun 2020 ada, namun yang minoritas hanya di Kecamatn Sepuluh. Menurut kita belum tepat sasaran,” dalihnya.
Pihaknya juga menyebutkan, jika mengacu terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan, di mana 65 persen CSR itu ada di wilayah terdampak secara langsung, lalu sisanya di berikan kepada wilayah yang lain.
“Kalau kita melihat penjelasan Perda Bangkalan tujuannya jelas, kemudian salah satu contoh di tahun 2020 ada 12 kegiatan, namun ada hal yang tidak tampak seperti bantuan bak sampah dan pembinaan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya menjelaskan, berdasarkan dari data Badan Pendapatan Daerah (BAPPEDA) di Kota Dzikir dan Solawat CSR dari PHE WMO merupakan paling bessar. Namun penerapannya belum diketahui secara detail.
“Dalam penerapannya kami tidak tahu,” Pungkasnya.
