Sampang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan KP) menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi penularan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali menjangkiti ternak sapi di wilayah tersebut.
Muhammad Nur Mustakim, Sekretaris Komisi II DPRD Sampang dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengungkapkan bahwa wabah PMK merupakan kejadian insidentil yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Hal itu disampaikan usai rapat bersama Dispertan KP, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), serta Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) se-Kabupaten Sampang, Rabu (08/01/2025).
“Kami akan terus mendorong dinas terkait untuk menggunakan anggaran BTT, karena ini adalah peristiwa insidentil yang harus menjadi perhatian serius. Meski tidak ada anggaran khusus untuk pencegahan PMK, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret,” tegasnya.
Selain itu, Mustakim juga menyoroti mekanisme keluar-masuk ternak sapi di Kabupaten Sampang yang berpotensi merusak harga pasar dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. “Ini soal kamaslahatan masyarakat Kabupaten Sampang yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar peningkatan PAD. Tujuan menaikkan PAD adalah untuk masyarakat,” jelasnya.
Namun, penggunaan anggaran BTT tetap memerlukan status wabah dari Kementerian Pertanian, sebagaimana diatur secara regulasi. Hal ini menjadi kendala dalam upaya percepatan pencegahan wabah.
Sementara itu, Kepala Dispertan KP Sampang, Suyono, menjelaskan bahwa wabah PMK di Kabupaten Sampang sebenarnya sudah dinyatakan nihil kasus pada November 2023, sehingga tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pencegahan di tahun 2024.
