Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran besar untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) pada tahun anggaran 2024. Total belanja dinas ini mencapai Rp21,7 miliar, jauh melebihi pendapatan asli daerahnya yang hanya Rp1 miliar.
Anggota Komisi III DPRD Bangkalan, Musawwir, menyoroti ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran DPRKP. “Pendapatan hanya Rp1 miliar, tapi belanja menembus Rp21 miliar, ini harus dikaji manfaat dan efisiensinya,” tegasnya, Senin (21/04/2025).
Sebagian besar anggaran DPRKP Bangkalan 2024 digunakan untuk belanja operasi dengan total mencapai Rp21,7 miliar. Belanja modalnya hanya Rp751 juta, atau sekitar 3,5 persen dari total belanja.
Musawwir menilai proporsi belanja modal yang kecil menunjukkan lemahnya orientasi pembangunan fisik. “Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan operasional, harus ada investasi jangka panjang seperti infrastruktur,” ujarnya.
Dari belanja operasi itu, belanja hibah menjadi yang terbesar yakni sebesar Rp13,5 miliar. Jumlah ini menyedot lebih dari separuh total belanja operasi DPRKP.
“Kami akan minta klarifikasi peruntukan hibah ini, karena nilainya sangat besar dan rawan tidak tepat sasaran,” tutur Musawwir dengan nada serius. Ia meminta DPRKP lebih transparan dalam penyusunan anggaran.
Belanja pegawai menempati posisi kedua dalam struktur anggaran dengan nilai Rp5,7 miliar. Ini menunjukkan dominasi belanja rutin dibanding belanja pembangunan.
Menurut Musawwir, belanja pegawai sebesar itu harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. “Kalau gaji besar, kinerja harus profesional dan output-nya nyata,” ucapnya.
