Diharapkan ke depan, Polres Bangkalan dapat menerapkan sistem yang lebih transparan dalam menjalin komunikasi dengan seluruh media. Keterbukaan informasi adalah bagian dari profesionalisme yang harus dijaga demi kepentingan publik.
Saat media ini mencoba melakukan konfirmasi lebih mendalam, namun Ipda Risna malah kembali bertanya tanpa memberikan jawaban meskipun pihaknya sudah mengenal. “Mohon maaf ini siapa ya?. Kalau keberatan gpp mas,” ucap Risna melalui pesan singkatnya.
Pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Bangkalan menuai polemik. Sejumlah THL mengeluhkan pemotongan gaji yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Lamanya proses pengambilan BPKB dalam pengurusan balik nama kendaraan di Samsat Bangkalan mendapat perhatian serius dari Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP Diyon Fitrianto. Ia memastikan akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan langkah evaluasi yang tegas.
Kasus pemblokiran nomor handphone wartawan Bangkalan oleh oknum pegawai BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan mencuat ke publik. Insiden ini diduga terkait pemberitaan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) Pemda Bangkalan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Pemblokiran ini diduga terkait dengan ramainya pemberitaan mengenai transparansi pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap gaji THL Kabupaten Bangkalan. Isu ini mencuat setelah LSM Pejuang Reformasi Indonesia (PRI) menggelar audiensi di kantor BPJS Ketenagakerjaan.
Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim), Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan, telah melakukan penahanan terhadap oknum pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pejuang Reformasi Indonesia (PRI) menggelar audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan. Mereka mempertanyakan pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Bangkalan yang dinilai tidak transparan.
