Efisiensi pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci dalam menentukan dampak belanja daerah. Besarnya anggaran untuk pegawai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas.
Selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa juga meningkat dari Rp512,94 miliar pada 2020 menjadi Rp619,37 miliar pada 2025. Jika anggaran ini tidak dikelola dengan bijak, maka belanja daerah hanya menjadi beban tanpa memberikan manfaat optimal.
Kebijakan anggaran yang lebih memihak pada belanja operasional bisa memperlebar ketimpangan sosial. Masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama pembangunan malah semakin terpinggirkan oleh alokasi yang tidak berpihak pada mereka.
Seharusnya, kebijakan belanja daerah dirancang untuk menciptakan pemerataan manfaat. Jika anggaran hanya berputar dalam lingkaran tertentu tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat luas, maka pembangunan hanya menjadi mimpi bagi mereka yang berada di lapisan bawah.
Partisipasi publik dalam mengawal anggaran daerah menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif. Transparansi dalam penggunaan anggaran dapat mencegah praktik yang merugikan kepentingan masyarakat.
Pemkab Sampang perlu mengatur kembali proporsi anggaran agar pembangunan berjalan lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, belanja daerah dapat menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan mimpi masyarakat akan kesejahteraan yang merata.