“Kami mendesak Ketua DPD RI mengevaluasi keputusan ini demi menjaga marwah lembaga dan menegakkan prinsip good governance,” tegas Wahyu.
PCW mengingatkan bahwa pengangkatan pejabat tanpa prosedur yang sah melemahkan semangat reformasi birokrasi. Praktik seperti ini juga memperburuk citra lembaga negara di mata publik.
Sebagai organisasi masyarakat sipil, PCW konsisten memantau pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih. Mereka menilai kasus ini sebagai ujian komitmen DPD RI terhadap transparansi dan akuntabilitas.
PCW berharap DPD RI memperbaiki proses internal pengangkatan pejabat tinggi. Langkah korektif dinilai penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.