Secara gender, pegawai laki-laki mendominasi dengan 4.070 orang atau 54,45 persen, sementara perempuan hanya 3.404 orang atau 45,55 persen. Ketimpangan ini mengarah pada bias kebijakan yang minim perspektif gender.
Wahyudi menyentil lemahnya kesetaraan birokrasi lokal. “Selama posisi strategis hanya didominasi laki-laki, maka arah kebijakan tidak akan responsif terhadap isu-isu perempuan dan anak,” katanya.
Struktur yang didominasi ASN menunjukkan ketergantungan pada sistem lama yang belum tentu progresif. Sementara PPPK belum diberi ruang cukup untuk mendorong pembaruan birokrasi.
Meski gelar sarjana (S1, red.) mendominasi, banyak pegawai belum menjalankan tugas berbasis inovasi atau kemampuan riil. Penempatan jabatan diduga sering kali ditentukan oleh relasi politik, kedekatan, dan senioritas.
Wahyudi menggarisbawahi pentingnya perubahan menyeluruh. “Kalau sistem tidak berubah, lulusan S2 (Magister, red.) pun hanya jadi pelengkap data statistik, bukan penggerak reformasi birokrasi,” ujarnya.
Pemkab Sampang harus berani mereformasi struktur birokrasi stagnan dan menerapkan sistem meritokrasi. Data dari BPS semestinya menjadi pijakan untuk keputusan yang rasional dan objektif.