Praktik ini menunjukkan bagaimana sistem kapitalistik dalam ketenagakerjaan semakin memperparah eksploitasi tenaga kerja dan menciptakan ketidaksetaraan kesempatan. Kapitalisme yang tidak terkontrol mendorong praktik ketidakadilan dalam dunia kerja semakin terbuka dan menjadi masalah baru dalam perluasan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.
Kepentingan ekonomi segelintir pihak lebih diutamakan dibandingkan produktivitas kerja, keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja. Dalam sistem ini, perusahaan lebih memilih mengamankan efisiensi biaya dan keuntungan dibandingkan memastikan keadilan rekrutmen pekerja. Ketika akses terhadap pekerjaan lebih ditentukan oleh uang dan koneksi daripada kompetensi, sistem ketenagakerjaan menjadi semakin timpang, melanggengkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin sulit diperbaiki.
Dari perspektif sosial, praktik percaloan mencerminkan adanya kesenjangan kekuasaan dalam dunia kerja. Pihak-pihak yang memiliki akses ke rekrutmen tenaga kerja memanfaatkan posisi itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Struktur kekuasaan dalam percaloan ini melibatkan beberapa aktor utama dengan peran berbeda namun mempunyai kesamaan tujuan seperti calo tenaga kerja yang berperan sebagai perantara, oknum perusahaan yang memiliki koneksi dengan bagian HRD, serta oknum di instansi ketenagakerjaan yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan tetapi justru terlibat dalam praktik ini.
Calo tidak bekerja sendiri, melainkan memiliki koneksi dengan pihak dalam perusahaan, instansi ketenagakerjaan, bahkan aparat penegak hukum. Dengan cara ini, calo mengendalikan akses terhadap rekrutmen pekerja dan memberikan akses lebih mudah kepada yang dikehendaki. Jaringan percaloan ini beroperasi secara terselubung dan terorganisir, membentuk sistem yang saling menguntungkan di antara pelakunya.
