Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan Pemerintah Daerah (Pemda) harus memprioritaskan implementasi Standar Pelayanan…
APBD
Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk Melindungi Rakyat yang Paling Miskin
Jakarta – Kementerian keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasikan penggunaan PEN Dana Desa (DD) dan pencapaian target…
Kemendagri Memberikan Pendampingan dan Asistensi pada Daerah untuk Merealisasikan Belanja APBDnya
Jakarta – Kemendagri mendorong daerah untuk mempercepat realiasasi Belanja Daerah pada APBD TA 2021. Salah…
Kilas Balik Pertengahan Tahun 2021
Coronavirus-2 (SARS-Cov-2) mempengaruhi dan menginfeksi masyarakat Madura sejak triwulan pertama tahun 2020. Akibat hal ini, SARS-Cov-2—yang kemudian disebut dengan Coronavirus Disease 2019 dan disingkat Covid-19—disebut dengan pagebluk (pandemi) Covid-19.
Pemkab Serahkan Hewan Qurban Secara Simbolis Sebanyak 42 Ekor, Begini Kata Kadinsos Sumenep
Menurut keterangannya, hal itu dilakukan untuk mencegah dan memutus sebaran Covid-19. Demikian juga dengan penyerahan hewan kurban dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep, yang hanya akan dilaksanakan secara simbolis oleh bupati agar tidak tercipta kerumunan.
Mimpi Pendapatan Daerah Bangkalan Mandiri
H. Musawwir memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Bangkalan ketergantungan pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Tanpa dana tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan kesulitan membiayai pelayanan publik dan pembangunan di Kabuupaten Bangkalan.
Dominasi Belanja Operasi/Pegawai pada Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan
Belanja Daerah (target/proyeksi) Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp2.182,0 triliun. Di TA ini Belanja Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp171,1 milyar atau 7,27% dari TA 2020 yang mencapai Rp2.353,2 triliun.
Anggota Komisi C: Wakil Rakyat tidak Dibatasi Fungsi Pengawasannya terhadap APBD
Tiga fungsi Dewan yang menjadi landasan dalam setiap langkah wakil rakyat tidak pernah dibatasi oleh kebijakan bermitra, apalagi yang mengkritik atas nama fraksi di DPRD.