Kemendagri Memberikan Pendampingan dan Asistensi pada Daerah untuk Merealisasikan Belanja APBDnya

Foto Agus Fatoni, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri (Sumber: Kemendagri, 2021)

Jakarta – Kemendagri mendorong daerah untuk mempercepat realiasasi Belanja Daerah pada APBD TA 2021. Salah satu langkah strategisnya melalui pendampingan dan asistensi pada daerah yang angka realisasi belanja APBD-nya masih rendah, Kamis (16/12/2021).

Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan, upaya tersebut diharapkan mampu memacu daerah dapat merealisasikan belanja APBD-nya lebih maksimal.

Selain langkah tersebut, Kemendagri bersama dengan Kemenkeu menurunkan tim gabungan ke daerah yang serapan belanjanya sangat rendah. Kemendagri berharap ikhtiar ini berkontribusi terhadap peningkatan serapan belanja daerah secara signifikan.

Agus Fatoni menambahkan, berbagai strategi lainnya juga telah dilakukan Kemendagri. Diantaranya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait proses percepatan realisasi APBD. Upaya ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenkeu, LKPP, dan BPKP.

Di samping itu, Kemendagri melakukan kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah daerah pada 2022 dan tahun mendatang.

Fatoni menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk memacu daerah merealisasikan belanja APBD-nya lebih maksimal, kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) turut dilakukan. Rapat ini melibatkan berbagai komponen di internal Kemendagri, seperti Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta Biro Hukum Kemendagri.

BACA JUGA:  Akhir Tahun Momentum Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Pengawasan

Rapat tersebut juga diikuti oleh jajaran perangkat daerah, seperti Sekda, Kepala BPKAD, Inspektorat Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, dan perangkat daerah lainnya.

“Setiap hari kami melakukan rapat analisis dan evaluasi secara bergiliran dengan daerah. Bahkan dalam satu hari bisa 4 sampai 5 daerah secara paralel dan bergantian,” terangnya.

Fatoni menambahkan, berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memacu realisasi belanja daerah. Terlebih, ikhtiar tersebut dilakukan dengan menginventarisasi berbagai kendala yang dialami daerah, serta mencarikan solusinya. (*)

Tinggalkan Balasan