Sumenep – Carut marut kondisi internal kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang tak kunjung usai, belakang ini banyak sorotan media massa.
Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep, Taufiqurrahman, melayangkan surat pernyataan kepada Bakesbangpol terkait dirinya yang tidak tahu menahu soal dana Banpol itu digunakan untuk apa saja.
Bahkan, pihaknya mengaku tidak memiliki peran apapun selama ia aktif di partai dan menjadi Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep di bawah kepemimpinan Moh. Hosn
“Selama saya menjadi Bendahara Umum DPD Partai Nasdem Sumenep tidak pernah menandatangani surat-surat tentang keuangan, termasuk dana Banpol dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, baik pencairan ke bank ataupun pengelolaannya, termasuk juga SPJ yang disampaikan ke Bakesbangpol,” katanya pada Rabu (22/5/2024) kemaren.
Lebih lanjut, dirinya meminta kepada Bakesbangpol Sumenep untuk tidak mencairkan dana Banpol kepada DPD Partai Nasdem Sumenep.
“Oleh karena itu saya mohon kepada Bakesbangpol Kabupaten Sumenep demi amannya dana Banpol, karena selama ini dana Banpol tidak digunakan sesuai fungsinya,” tulis Taufiqurrahman merinci.
Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada Bakesbangpol Kabupaten Sumenep untuk tidak mencairkan dana Banpol tahun 2024 sampai Bapak Hosni selaku Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep memberikan keterangan.
“Selain itu juga Bapak Hosni mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan semua pengurus DPD dan DPC se Kebupaten Sumenep,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Sumenep, Moh. Hosni, meminta agar dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) jikalau dirinya terbukti memalsukan tanda tangan pencairan dana Banpol hingga tilap uang partai.
