Doli menekankan peran penting sosialisasi oleh pemerintah, partai politik, dan penyelenggara pemilu, termasuk KPU. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan data pemilih.
Legislator DAPIL (Daerah Pemilihan) Sumut III ini selanjutnya menyampaikan indikator ketiga, yakni kenyamanan dan keamanan pemilih saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Doli menginginkan masyarakat dapat memilih secara objektif, tanpa terganggu oleh praktik moral hazard seperti money politik dan politik transaksional. Hal ini akan menciptakan proses pemilihan yang rasional tanpa gangguan, intimidasi, dan provokasi.
“Dengan begitu, indikator terakhir menurut saya dengan terpilihnya kontestan pemilu yang terbaik dari seluruh kontestan. Baik itu pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR tingkat Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten,” ujar Doli.
Komisi II DPR RI terus berkoordinasi dengan penyelenggara dan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pemilu.
Dengan fokus pada empat indikator tersebut, diharapkan pemilu tahun 2024 dapat menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia yang lebih matang dan berkualitas.