Selanjutnya Ketua LPMK Sukomanunggal Tuti Hidayati menjelaskan dari RW 01 terkait PPT pos PAUD, kondisi ruangannya sempit dan letak lokasi rawan dari kegiatan lalulintas jalan yang berada di Donowati dan juga rawan banjir.
Lalu perihal tanah yang rencana dibangun masjid di Donowati gang 2 kata Tuti Hidayati, sertifikatnya masih atas nama pribadi, bukan tanah waqaf.
“Juga usulan soal sampah di tanah tambak lumpang dan perbatasan pembuatan toilet yang menjorok ke sungai. Kemudian di wilayah PJKA jika ada hujan ada air masuk. Lantas tempat bermain anak – anak sekarang menyempit dan terbatas di wilayah Sukomanunggal,” bebernya.
LPMK Asemrowo Widodo mengeluh banjir yang hingga saat ini belum ada solusinya. Menurutnya, Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2016 akibatkan usulan dari masyarakat tidak bisa diterima.
Contohnya sambung Widodo, wilayah Asemrowo yang berbatasan dengan Sukomanunggal diperlukan normalisasi jalan Dupak rukun sampai Tanjungsari.
“Adanya Bozem yang bermuara di Margomulyo juga belum dilanjutkan pembangunannya,” keluhnya.
Sedangkan LPMK Romokalisari Nur Kholik mengingatkan terkait LPMK se-Surabaya tentang kabar realisasi sarana dan prasarana dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrembangkel) terdapat satu paket masing-masing RW se-Surabaya yang tidak boleh diusulkan dalam data 2023.
Nur Kholik memohon kepada Reni Astuti supaya bisa dikomunikasikan dengan pihak Pemkot Surabaya, mengingat kinerja RW juga perlu ditingkatkan.
Lalu tambah Nur Kholik, mengenai permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) bisa dimaksimalkan guna pemanfaatannya. Kemudian Nur Kholik menginginkan peran pemberdayaan masing-masing wilayah terkait regulasi pengelolaan tanah aset bisa dimanfaatkan warga untuk kegiatan pembangunan.
