LPMK Wilayah Surabaya Barat Audensi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

Surabaya – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) wilayah Surabaya Barat melakukan audensi dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Renny Astuti.

Tujuannya melaporkan permasalahan yang terjadi di wilayahnya sekaligus meminta solusi untuk mengatasinya.

Audensi tersebut digelar di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya, Senin (24/1/2022) siang.

Keenam LPMK wilayah Surabaya Barat yang hadir diwakili ketuanya masing-masing, yakni LPMK Simomulyo, Sukomanunggal, Asemrowo, Romokalisari, Beringin dan Jeruk.

Bertindak sebagai koordinator LPMK wilayah Surabaya barat yakni Ketua LPMK Simomulyo M. Isroni Hariyanto.

Isroni, panggilan karibnya, saat diberi kesempatan berbicara di awal audensi mengusulkan upaya pemulihan ekonomi di wilayah kota Surabaya dapat kembali normal dan bangkit.

Tujuan itu menurut Isroni dapat tercapai apabila ada koordinasi dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang melibatkan langsung masyarakat di tingkat RT, RW, hingga LPMK agar dapat sejalan melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih maju dan mandiri secara ekonomi pasca pandemi COVID-19.

“Tujuan kami bertemu ibu Reni Astuti ini sengaja mengusulkan sinergitas pelayanan publik pada Pemerintah bisa dijangkau di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan oleh warga setempat secara merata dan terserap maksimal. Selain itu, terdapat progres berkelanjutan yang membangun,” harapnya.

Keenam LPMK yang hadir itu mendapat kesempatan menyampaikan persoalan dan aspirasi yang berkembang di wilayahnya.

LPMK Beringin yang diwakili Miadi mengusulkan sentra kuliner Semanggi dan pembangunan jembatan yang terputus.

Selanjutnya Ketua LPMK Sukomanunggal Tuti Hidayati menjelaskan dari RW 01 terkait PPT pos PAUD, kondisi ruangannya sempit dan letak lokasi rawan dari kegiatan lalulintas jalan yang berada di Donowati dan juga rawan banjir.

Lalu perihal tanah yang rencana dibangun masjid di Donowati gang 2 kata Tuti Hidayati, sertifikatnya masih atas nama pribadi, bukan tanah waqaf.

“Juga usulan soal sampah di tanah tambak lumpang dan perbatasan pembuatan toilet yang menjorok ke sungai. Kemudian di wilayah PJKA jika ada hujan ada air masuk. Lantas tempat bermain anak – anak sekarang menyempit dan terbatas di wilayah Sukomanunggal,” bebernya.

LPMK Asemrowo Widodo mengeluh banjir yang hingga saat ini belum ada solusinya. Menurutnya, Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2016 akibatkan usulan dari masyarakat tidak bisa diterima.

Contohnya sambung Widodo, wilayah Asemrowo yang berbatasan dengan Sukomanunggal diperlukan normalisasi jalan Dupak rukun sampai Tanjungsari.

“Adanya Bozem yang bermuara di Margomulyo juga belum dilanjutkan pembangunannya,” keluhnya.

Sedangkan LPMK Romokalisari Nur Kholik mengingatkan terkait LPMK se-Surabaya tentang kabar realisasi sarana dan prasarana dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrembangkel) terdapat satu paket masing-masing RW se-Surabaya yang tidak boleh diusulkan dalam data 2023.

Nur Kholik memohon kepada Reni Astuti supaya bisa dikomunikasikan dengan pihak Pemkot Surabaya, mengingat kinerja RW juga perlu ditingkatkan.