Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melanjutkan sidang sengketa hasil Pilkada Pamekasan ke tahap pembuktian. Keputusan ini diambil dalam sidang putusan sela yang digelar pada Rabu (05/02/2025) siang kemarin
Madurapers
Berita Terbaru
Pimpinan Bukit Damai Group Desak Pemerintah Tingkatkan Kualitas SDM Demi Transformasi Ekonomi Nasional
Dalam dinamika globalisasi dan persaingan internasional, kualitas sumber daya manusia…
BUMD: Pilar Ekonomi Daerah yang Mendorong Pembangunan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi instrumen penting dalam perekonomian lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ahmad Wahyudin, pengamat ekonomi, menegaskan bahwa BUMD bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan kontribusi ekonomi.
Kasus DBD Capai 100 Pasien, RSUD Sumenep Ingatkan Pentingnya 3M Plus
Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama Januari 2025.
Diduga Manipulasi Status Pengiriman, Pelanggan J&T Cargo Merasa Dibohongi
Pelanggan J&T Cargo, Balqis, kembali sampaikan Keluhkan buruknya layanan pengiriman, terutama dalam pengiriman paket yang diklaim menggunakan layanan tercepat
Tiga Kali Panggilan tak Hadir, Penyidik akan Lakukan Jemput Paksa Oknum Penipuan ASN DPMPTSP
Penyidik Polres Bangkalan telah melakukan pemanggilan terhadap oknum ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) penipuan mobil gadai sebanyak 3 (tiga) kali
Pj Bupati Bangkalan Pastikan Fasilitasi PKL Pasca Penertiban Area Stadion dan TRK
Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M. Edie, membenarkan bahwa eksekusi penertiban PKL dilakukan sebagai langkah strategis pembangunan daerah.
PDAB Jatim Dikritik, Dinilai tidak Maksimal Kelola Keuangan
Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jawa Timur (Jatim) mendapat sorotan terkait kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktisi hukum perusahaan, Mansur, S.H., M.H., menilai bahwa PDAB Jatim harus mampu memberikan keuntungan bagi daerah.
Dana Desa DIY 2025: Kucuran Ratusan Miliar Rupiah untuk Kurangi Kemiskinan hingga Digitalisasi Desa
Pemerintah pusat akan mengalokasikan Dana Desa bagi seluruh desa di Provinsi DI Yogyakarta untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 13 Desember 2024.
DPRD Bangkalan Pertanyakan Modal dan Aset BUMD PTSDB
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangkalan, Musawwir, mempertanyakan kebenaran penyertaan modal BUMD PTSDB yang disampaikan oleh Pemkab Bangkalan
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
