Bangkalan – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pengembangan isu-isu…
Bangkalan – Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) menilai dalam 3 (tiga) tahun kepemimpinan Bupati…
Pertanyaan tersebut bermula dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) karena selama ini Komisi Informasi dinilai sudah mati kutu. Hal itu diketahui saat Komisi Informasi Komisioner Ahmad Nur Aminudin menerima kunjungan HMPB
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) melaporkan Khofifah Indar Pawaransa Gubernur Jawa Timur (Jatim) ke Ombudsman perihal legalitas PLH Sekda Pemprov Jatim, Heru Tjahjono
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) gelar aksi damai dan diam di depan polres Bangkalan. Hal itu, mengingat maraknya tindakan kriminalitas, pencurian, begal, dll saat ini memantik Mahasiswa Bangkalan untuk mengingatkan fungsi kepolisian yang sebenarnya.
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) cacat hukum.
Seorang kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bangkalan, Madura, menjadi viral di media sosial (medsos).
Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Bangakalan (HMPB) Menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan telah menciderai hukum karena diduga tebang pilih dalam menangani kasus penegakan hukum dalam kasus asusila yang menimpa NS (24) asal Klampis.
Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Bangkalan (HMPB) melakukan audiensi ke Komisi D dan Komisi A DPRD Bangkalan pada Selasa, 16 Maret 2021 yang bertempat di Aula Banggar DPRD kabupaten Bangkalan dalam rangka untuk menanyakan maraknya kasus asusila serta penanganannya yang terjadi di kabupaten Bangkalan
