Hukum  

Dinilai Cacat Hukum, HMPB Laporkan Gubernur Jatim ke Ombudsman

OMBUDSMAN
Abdul Hakim saat melakukan penyerahan pelaporan Gubernur Jatim kepada Ombudsman. Jum'at, (22/10/2021)

Bangkalan – Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) melaporkan Khofifah Indar Pawaransa Gubernur Jawa Timur (Jatim) ke Ombudsman perihal legalitas PLH Sekda Pemprov Jatim, Heru Tjahjono, terkait dalam penyusunan perubahan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

Pasalnya, Sekda diduga telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik secara Maladmnistrasi dan juga berpotensi melanggar hukum Pidana alias cacat hukum, karena kemungkinan besar ada kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Menurut Abdul Hakim ketua HMPB menjelaskan, bahwa sesuai dengan surat edaran BKN NOMOR 1/SE/2021 tentang Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawain menentukan bahwa Pengawai Negeri Sipil yang ditunjuk Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Sementara, Sekda Jatim sudah masa tenggang, dari situ sudah jelas bahwa penunjukan PLH Sekda oleh Gubernur cacat hukum/maladministrasi.

“Bahwa, Heru Tjahjono sudah purnatugas pada tanggal 6 Maret 2021, dengan usia 60, sehingga tidak seharusnya diangkat sebagai PLH/PLT Sekda. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran BKN NOMOR 1/SE/2021 tentang Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawain yang menentukan bahwa yang berhak untuk diangkat sebagai PLH/PLT Sekda adalah seorang PNS, bukan pensiunan,” ungkapnya. Jum’at, (22/10/2021).

BACA JUGA:  Mafia Tanah Desa Sawotratap Haji Sugeng Ditetapkan Tersangka

Lalu, merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sambung Hakim, maka status sdr. Dr. ir. Heru Tjahjono, M. M sebagai pelaksana harian (PLH) Sekda Jatim telah melewati tengang waktu, sehingga surat Gubernur tertatanggal 5 Maret 2021, Nomor: 821.1/1524/204.4/2021 seharusnya batal demi hukum.

“Saya menemukan dokumen yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Heru Tjahjono, M.M seolah-olah menjabat sebagai Sekda Definitif, padahal ia adalah PLH Sekda. Hal ini tentu merupakan suatu pembohongan publik dan manipulasi dokumen yang mengandung unsur pidana,” tegas Hakim.

Selain itu, Heru Tjahjono, sebagai Kordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur angaran 2021 serta mentandatangani RKP dan Anggaran SKPD Tahun 2021.

Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 23. Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019 dan Surat Edaran Badan Kepengawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021 tentang Kewenangan Pelaksanan Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya tidak melarang seorang PLH untuk mengambil kebijakan strategis, utamanya berkaitan dengan alokasi anggaran.

BACA JUGA:  Diduga Tidak Punya Izin Operasional, JK2R Laporkan RSIA Glamour Husada ke Polres Bangkalan

“Dengan ditunjuknya Heru Tjahhono, yang tidak memenuhi persyaratan PLT dan ditunjuknya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemprov Jatim oleh Gubernur telah menyalahgunakan wewenang,” tutur pria kelahiran Bangkalan itu kepada awak media Madurapers.

Penulis: Afkar
Editor: Ady

Tinggalkan Balasan