Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan putusan MK sebelumnya terkait keserentakan pemilu. Dalam keterangannya yang dikutip dari Parlementaria, ia menyebut putusan baru itu mengaburkan arah sistem pemilu nasional, Selasa (01/07/2025).

Komisi II DPR Soroti Kekosongan 2.181 Kepemimpinan Kepala Desa Imbas Salah Tafsir UU Desa
Komisi II DPR RI menyoroti kekosongan kepemimpinan di lebih dari 2.000 desa akibat perbedaan dan salah tafsir UU Desa. Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan bahwa persoalan ini muncul dari aspirasi para kepala desa.