Dugaan Pungli Pemasangan KWH di Pulau Kangean Mulai Tajam, Siapa Pelakunya?

Kantor PLN ULP Kangean, di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. (Moh Busri).

Sumenep – Usai Manajer Bagian Pemasaran PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pamekasan, angkat bicara soal mahalnya harga pemasangan kWh meter di Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kini Manager PLN ULP Kangean, yang berkantor di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep, turut merespon.

Waktu lalu, Manajer Bagian Pemasaran PLN UP3 Pamekasan, melakukan konfirmasi pada Manager PLN ULP Kangean, terkait mahalnya harga pemasangan kWh meter di kepulauan setempat.

Setelah konfirmasi itu selesai dilakukan oleh kedua lembaga ini, awak media madurapers menghubungi Manager PLN ULP Kangean, Muh. Daan Agung Lazuardi. Hasilnya, dia membeberkan penyebab mahalnya harga pemasangan kWh itu.

“Jadi gini, untuk biaya penyambungan PLN itu sama se Indonesia, sedangkan untuk biaya pasang listrik itu ada tiga unsur biaya, pertama biaya penyambungan, kedua SLO, kemudian ketiga instalasi. Jadi harus diperjelas lagi biayanya,” jelas Agung Lazuardi saat dikonfirmasi media ini, Rabu (04/08/2021).

Lebih jelas, Agung Lazuardi mengungkapkan, bahwa yang tertera di PLN hanya biaya pemasangan kWh. Sementara biaya sertifikat laik operasi (SLO) dan biaya instalasi, merupakan tanggung jawab pelanggan, yang biasanya hal ini diurus pada lembaga instalatir.

BACA JUGA:  Bupati Fauzi Janji Selesaikan Masalah Galian C di Sumenep

“Semisal biaya itu ada yang 3 juta, ada yang 4,5 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang 1,5 juta, itu dilihat lagi di dua faktor tadi, yaitu SLO dan instalasi. Kalau PLN batasnya hanya sampai kWh meter. Setelah kWh meter ke dalam rumah jadi sudah tanggung jawabnya pelanggan mau pasang 2 titik, 3 titik, itu terserah pelanggan,” ungkapnya.

Sistematika yang sebenarnya, untuk pemasangan kWh harusnya ada lembaga inspeksiteknis yang melakukan peninjauan pada tempat instalasi, sehingga nanti akan dikeluarkan SLO. Setelah itu baru instalasi dikerjakan oleh petugas instalatir. Namun yang terjadi di Pulau Kangean, kedua unsur ini diselesaikan oleh oknum yang sama.

“Setahu saya dari lembaga inspeksiteknis menerjunkan orangnya untuk memeriksa instalasinya. Kenyataan di lapangan itu ada instalatir yang sekaligus mengurusi keduanya, nah di Kangean banyak instalatir yang mempunyai sertifikat kompetensi untuk mengurusi tentang instalasi,” katanya.

Ironisnya, seperti yang dibeberkan oleh Manager PLN ULP Kangean, ternyata yang terjadi di lapangan tidak hanya soal mahalnya harga pasang baru kWh meter, melainkan lembaga instalatir yang ada di sana juga tidak jelas perusahaan induknya.

“Instalatir itu yang membuat regulasinya adalah asosiasi. Tapi uniknya di Kangean, kan SLO ini yang mengeluarkan lembaga inspisiteknis yang memeriksa instalasi, nah SLO itu tidak punya kantor perwakilan di Kangean, intinya lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang untuk memeriksa instalasi, kemudian instalatir disini saya tidak tahu menginduknya kemana. Sehingga tidak punya acuan harga batas tertinggi dan terendah berapa,” tegas Agung Lazuardi.

BACA JUGA:  Puskesmas Masalembu Sumenep Diresmikan, Kadinkes; Maksimalkan Pelayanan

Selain itu, Agung Lazuardi mengatakan bahwa dua unsur selain pemasangan kWh, yaitu SLO dan instalasi tidak bisa dikerjakan oleh pihak PLN. Sebab menurut dia, hal tersebut tidak menjadi tanggung jawabnya.

“Tidak bisa, karena bukan wewenang PLN. Jadi memang itulah kendala di kepulauan, selain kouta terbatas jadi kita harus meratakan semua, karena semua ingin dapat listrik,” katanya.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan