Jakarta – Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan salah satu program strategi transformasi pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia, Selasa (5/4/2022).
Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, menyampaikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka merupakan sebuah opsi.
“Kurikulum Merdeka implementasinya tidak dipaksakan secara langsung. Hal ini merupakan bagian dari strategi implementasi kurikulum yang dilandasi dari kesadaran bahwa proses untuk mengubah proses pembelajaran di sekolah melalui adopsi kurikulum juga adalah proses belajar,” tuturnya dalam program Sapa GTK Episode 2, pada pekan lalu.
Anindito menganalogikan, perubahan dalam proses pembelajaran ibarat anak yang belajar berenang. Ada tahapan yang perlu dilalui. “Belajar berenang tidak mungkin diceburkan ke laut bebas. Sama juga dengan guru, kepala sekolah, pengawas, bahwa proses untuk mentransformasi pembelajaran ada tahapannya,” lanjut dia.
Implementasi Kurikulum Merdeka menurut Anindito akan lebih efektif bila setiap sekolah mau melakukannya dikarenakan motivasi intrinsik.
Kemudian, menerapkan kurikulum ini berdasarkan tingkat kompleksitas yang sesuai dengan kondisi sekolah.
“Karena itulah Kemendikbudristek membuat strategi implementasi kurikulum yang opsional dan ada jenjangnya. Tidak serta merta langsung mengganti kurikulum secara keseluruhan, tapi dapat dimulai dengan menerapkan beberapa komponen untuk prinsip penting dari Kurikulum Merdeka,” urai Anindito.
