Terdapat pula beberapa perkara di mana MK menolak permohonan pemohon. Pilkada yang permohonannya ditolak di antaranya Pilbup Puncak, Jeneponto, Mimika, Halmahera Utara, hingga Pilgub Bangka Belitung. Putusan ini menandakan tidak adanya pelanggaran signifikan yang memengaruhi hasil pemilihan di daerah-daerah tersebut.
Selain penolakan, MK juga mencatat lima perkara yang tidak dapat diterima. Hal ini umumnya disebabkan ketidaklengkapan dokumen atau alasan hukum lainnya yang membuat perkara tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Perkara-perkara tersebut meliputi Pilbup Aceh Timur, Lamandau, Buton Tengah, Pamekasan, dan Belu.
Putusan PSU yang disertai diskualifikasi calon kepala daerah menjadi sorotan utama. Langkah tegas MK ini menunjukkan upaya menjaga integritas pemilihan dan menegakkan aturan hukum. Calon kepala daerah yang didiskualifikasi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran yang memengaruhi jalannya pemilu, seperti pelanggaran administrasi atau etik.
Bawaslu berkomitmen mengawasi dan memastikan pelaksanaan PSU di berbagai daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Supervisi dan koordinasi intensif akan dilakukan dengan Bawaslu daerah untuk menghindari terulangnya pelanggaran yang sama. Hal ini menjadi penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Putusan MK ini diharapkan memberikan efek jera bagi para calon kepala daerah dan tim pendukungnya. Praktik curang dan pelanggaran dalam proses pemilu harus diminimalisir agar tercipta pemilu yang jujur, adil, dan transparan. PSU dan diskualifikasi calon menjadi bentuk koreksi agar pemilu menghasilkan pemimpin yang legitimate dan berintegritas.
Dengan keputusan ini, MK mempertegas perannya sebagai penjaga konstitusi dan proses demokrasi di Indonesia. Proses PSU diharapkan berjalan lancar, sementara daerah-daerah yang terdampak dapat segera melaksanakan pemilihan ulang sesuai jadwal yang ditetapkan, demi kepastian hukum dan stabilitas politik di daerah masing-masing.