Yuliati Ningsih, S.Sos (49) seorang pegawai THL Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dan BPKB motor.
Madurapers
Berita Terbaru
Tatib DPR No 1 Tahun 2025 Beri Kewenangan Berhentikan KPK dan Kapolri, Dignity Law Office Ajukan Uji Materi ke MA
Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2025 viral di media sosial. Penyebabnya, aturan tersebut memberi kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK, Kapolri, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Wabup Sampang Ahmad Mahfudz tak Dengar Kabar Soal Kasus Korupsi DID Rp12 Miliar
Wakil Bupati (Wabup) Sampang, Ahmad Mahfudz, mengaku tidak mengetahui adanya kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp12 miliar di Kabupaten Sampang.
Pemkab Sumenep Didesak Evaluasi Manajemen PT Sumekar Line
Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk segera mengevaluasi manajemen dan struktur PT Sumekar Line.
Tambang Ilegal di Sumenep Beroperasi Tanpa Izin, DPRD Desak Polres Bertindak
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Akhmadi Yasid, akan segera mengirimkan surat rekomendasi kepada Kepolisian Resort (Polres) Sumenep untuk menindak aktivitas tambang ilegal yang marak terjadi.
Guru Madrasah tak Boleh Jadi Prioritas Kedua: Komisi VIII DPR RI Tegaskan Komitmen
Ia menekankan perlunya sinergi dalam penyusunan regulasi yang mengakomodasi kepentingan guru madrasah.
Bawas MA dan KY Didesak Tuntaskan Kasus Alex Denni, Soroti Kejanggalan Hakim Meninggal Tanda Tangani Putusan
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin langsung rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan. Ia menegaskan perlunya penyelidikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan pelanggaran prosedur hukum.
Menyalakan Lilin Keadilan: Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur Menggugat Polda Jatim
Aksi jilid II ini mereka tajuk “Indonesia Terang, Polda Jatim Gelap.” Mereka datang dengan satu tujuan: mendesak Polda Jawa Timur agar bersikap tegas dalam menangani dugaan kasus korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Rp12 miliar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sampang.
Imbas Pemangkasan Anggaran, Proyek Jalan di Kepulauan Sumenep Tertunda
Hampir seluruh program kerja yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 harus mengalami penyesuaian akibat pemangkasan dan relokasi anggaran.
Kendala Serah Terima Fasum dan Fasos di Sumenep Bakal Teratasi dengan Raperda Baru
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.