Sumenep – Pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun 2021, dinilai tidak maksimal oleh sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS).
Kritik pedas tersebut disampaikan oleh GPMS melalui audiensi yang digelar dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nurwahyudi di kantornya, pada Selasa kemarin (31/08/2021).
Sudirman, salah satu anggota GPMS mengatakan, bahwa tanggung jawab Bupati Sumenep perihal pembangunan daerah, sebenarnya juga menjadi tugas Bappeda selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang cukup krusial dalam merumuskan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten.
“Untuk mencapai tujuan dan harapan besar bupati dalam melayani masyarakat Kabupaten Sumenep, besar harapan saya kepada Bappeda sehingga mampu mengejawantahkan melalui amanat yang diembannya,” ungkapnya, Rabu (01/09/2021).
Tugas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam menerapkan pembangunan yang dimaksudkan oleh GPMS ini, tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik, akan tetapi juga pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Tentu ketika berbicara tentang pembangunan tidak hanya pembangunan fisiknya tapi pembangunan sumber daya manusianya,” imbuhnya.
Kata Sudirman, pihaknya tidak akan tinggal diam untuk terus menyampaikan kritiknya jika pembangunan di Kabupaten Sumenep belum bisa dikatakan prima.
“Kami GPMS tidak akan tinggal diam dalam mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pembangunan daerah baik pembangunan fisik maupun non fisik di Kabupaten Sumenep,” katanya.