Jakarta – Wacana yang digulirkan elit PKB, Golkar, dan PAN akhirnya terungkap didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (16/3/2022).
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam akun resmi Twitter Partai Demokrat, curiga ada orkestrasi terstruktur segelintir elit yang ingin melanggengkan kekuasaan.
Pernyataannya menanggapi klaim Menko Marives Luhut yang menyebut mayoritas masyarakat ingin Pemilu ditunda, berdasar big data, Selasa (15/3/2022).
Pernyataan itu sinergis atau tak jauh beda dengan sikap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
AHY menanyakan alasan menunda pemilu karena berbiaya mahal. Sementara kenapa pemerintah hendak gelontorkan anggaran lebih dari Rp500 triliun untuk pembangunan IKN yang lebih separuhnya dibiayai APBN?
“Sejak awal saya instruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan DPRD, untuk menolak tegas wacana penundaan Pemilu 2024,” ujar AHY di akun resmi Twitter Partai Dwmokrat.
“Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apa berikutnya? Presiden tiga periode? Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat? Presiden seumur hidup? Sungguh malang nasib kita kalau sampai itu semua terjadi,” kata AHY.
Oleh karena itu, AHY menginstruksikan kepada Fraksi Demokrat di DPR dan DPRD untuk menolak segala upaya memuluskan wacana penundaan Pemilu 2024.
Sementara Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P dan Ketua DPR RI, menyatakan bahwa DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati Pemilihan Umum 2024 digelar 14 Februari 2024.
