“Dan nanti kita akan mulai, kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah,” ucap Suahasil. “Bahwa seluruh guru ASN Daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat.” Ucapan ini menegaskan bahwa transparansi dan konsistensi menjadi kunci utama dalam reformasi penyaluran tunjangan ini.
Langkah ini sejalan dengan validasi dari Kemendikdasmen yang membuka peluang bagi penambahan jumlah penerima manfaat di masa mendatang. Komitmen ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk melayani guru tanpa jeda dan tanpa kompromi. “Jadi Tahap I adalah antara Maret sampai Mei,” ujar Wamenkeu.
Di tengah kritik terhadap birokrasi yang lamban, langkah ini mencerminkan arah baru—di mana negara hadir secara nyata bagi pendidik. Bukan hanya kebijakan teknis, tapi juga simbol kepercayaan dan penghargaan terhadap profesi guru. Dan kini, dengan APBN sebagai jembatan langsung ke rekening para pahlawan tanpa tanda jasa, harapan pun mengalir bersama angka di laporan keuangan.