Rencana Teknis Proyek Puskesmas Legung Berubah Pasca Lelang, PPKom Kena Tuding

FOTO PEMBANGUNAN
Pembangunan Gedung Kesehatan, Proyek Pembangunan, Kabupaten Sumenep, Berita Sumenep, Kongkalikong Proyek,

Sumenep – Pembangunan Gedung Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Desa Legung, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, Madura menjadi buah bibir para kontraktor.

Pasalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumenep, dinilai sangat berani mengubah perencanaan teknis setelah proses lelang selesai. Kabarnya perubahan ini terjadi karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jauh dari harga pasar dan merugikan kontraktor.

Pengerjaan proyek ini dilaksanakan oleh CV. Tri Tunggal Sakti, yang beralamat di Perum Gate Garden Juanda 2, Nomor 61, RT.003/RW.006, Kelurahan Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo dengan kontrak sebesar Rp. 4.199.165.037,58. Perusahaan tersebut dipinjam oleh pengusaha Sumenep berinisial YN. 

Sedangkan Konsultan Pengawas dari proyek tersebut adalah CV. Mulya Consultant, beralamat di Dusun Lojikantang, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Sumenep dengan kontrak Rp. 99.902.990,00.

Adapun Konsultan Perencana proyek ini yaitu CV. Intishar Karya, beralamat di Graha Gunung Anyar Kav. 34 Surabaya, yang dipimpin oleh Eko Hendra sebagai Direktur dengan nilai Kontrak Rp. 83.327.200,00.

Menyikapi kasus ini, seorang aktivis anti korupsi, Hendri mengatakan perubahan teknis pada proyek pembangunan Gedung Kesehatan di Desa Legung tersebut melibatkan banyak instansi. 

“Memang sejumlah perubahan dilakukan. Tapi hal tersebut melibatkan Cipta Karya yang diwakili oleh Hendra, dan juga dari Inspektorat, PPKo, Konsultan Pengawas dan Kontraktor,” ungkapnya pada awak media madurapers.com, Rabu (22/09/2021).

Secara jelas perubahan teknis di proyek ini dapat dilihat pada struktur tiang pancang yang semula Strous berganti ke Mini Pile 20×20. Akibatnya, menurut Hendri hal tersebut berdampak pada pengurangan item-item yang lain.

“Salah satu perubahan yang nyata bisa dilihat dengan kasatmata, yaitu struktur tiang pancang yang semula Strous diubah ke Mini Pile 20×20, dan atas perubahan tersebut berdampak pada item-item lain yang dikurangi. Tapi yang pasti perubahan tersebut karena kontraktor merasa rugi. Pertanyaannya kenapa ditawar kalau rugi, kan lucu,” tambahnya.

BACA JUGA:  Sita 68 Motor Knalpot Brong dan Racing, Begini Cara Mengambilnya

Selain itu pihaknya juga berpendapat bahwa masalah ini sangat fatal, karena mengarah pada dua persoalan hukum. Pertama yaitu pemalsuan dokumen lelang. 

“Pertama yaitu pemalsuan dokumen lelang seperti SDP, KAK, Gambar, HPS dan sebagainya berbeda dengan yang ditayangkan. Kedua bisa juga masuk ke rana korupsi, yaitu dari pengurangan item tersebut Negara telah dirugikan,” pungkasnya.

BACA JUGA:  55 Mahasiswa Ikuti Yudisium, Ketua STKIP PGRI Sumenep Pesan Jaga Almamater

Mengonfirmasi perubahan perencanaan teknis pada proyek tersebut, awak media ini menghubungi Riyan Azril selaku Konsultan. Menurut dia perubahan itu dilakukan karena kondisi lokasi bertanah pasir.

“Karena di sana itu kondisi lokasinya tanah berpasir, kalau dari spesifikasi mini pile sendiri itu sudah masuk perhitungan atau sondir boringnya,” jelasnya.

Sebelum itu, pewarta madurapers.com juga menghubungi PPKo yang dalam hal ini adalah Kadinkes Sumenep, sayangnya setelah berkali-kali dihubungi melalui sambungan telepon, tidak merespon.

Tinggalkan Balasan