Aktivis Anti Korupsi Dorong Pemerintah Agar Buruh Tidak Di-PHK

Ahmad Mudabir, Aktivis Anti Korupsi Bangkalan

Bangkalan – Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 yang menggantikan Permendes Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Melalui aturan Pemdes pemerintah mengalokasikan sebagian dari Anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa itu sebesar 22,4 triliun. Dana desa yang akan terpakai sebesar 22.477.762.000 dari Rp 72 triliun agar seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Hal tersebut menarik perhatian Aktivis Anti Korupsi, Jabir. Dia menilai niat baik Pemerintah tersebut patut diapresiasi karena masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover PKH.

“Tapi pemerintah harus betul-betul mengawal Program BLT Dana Desa ini karena anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pandemi corona ini dapat disalahgunakan oknum-oknum tertentu. Terutama bagi pemerintah daerah yang akan menggelar pilkada, seperti pemkot surabaya.” Paparnya.

Golongan masyarakat yang boleh menerima BLT Dana Desa yang berhak menerima masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH, masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 serta masyarakat yang belum menerima Kartu Pra-Kerja dalam kurun waktu 3 bulan. Besarannya per KK atau keluarga 600.000 per bulan sehingga dalam 3 bulan per KK akan dapatkan 1,8 juta.

BACA JUGA:  Pengelola Kantin PT Astra Sedaya Finance Bobol Bank Jatim Syariah Sidoarjo Senilai Rp 25,5 Miliar

Selain itu, Jabir meminta Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk Perusahaan agar tidak melakukan PHK terhdap buruh akan tetapi sebatas bentuk himbawan semata demi tidak memutus mata pencarian para buruh dan pegawai pasca pandemi corona.

“Teman teman buruh dan pegawai, harus mendapatkan perlindungan dari Permintah bukan untuk saat ini, melainkan setelah virus corona ini selesai, pemerintah harus mengekeluarkan kebijakan yang menjamin para buruh, dan pegawai tidak akan kehilangan pekerjaannya setelah pandemi corona” Lanjut jabir.

Serta Jabir meminta Pemerintah harus bertindak tegas pada perusahan yang melakukan PHK terhadap buruh dan pegawai di masa virus Corona berlangsung.

 

Tinggalkan Balasan