Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur juga terkena dampak signifikan. Pada APBD 2025, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp202,67 miliar, tetapi alokasi besar untuk cicilan utang mengurangi anggaran untuk proyek-proyek baru.
Dalam APBD 2025, cicilan utang tercermin dalam anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp49,94 miliar. Jumlah ini menunjukkan bagaimana utang semakin membebani keuangan daerah dan mengurangi fleksibilitas belanja pembangunan.
Perencanaan keuangan yang cermat menjadi semakin mendesak dalam situasi ini. Pemkab Sampang harus menemukan cara agar pembayaran utang tidak mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi keharusan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana publik. Akuntabilitas pemerintah akan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap sehat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ke depan, strategi pengelolaan utang yang lebih bijaksana harus menjadi prioritas. Tanpa kebijakan keuangan yang lebih baik, pembangunan di Sampang akan terus terhambat, dan kesejahteraan masyarakat berisiko terabaikan.